Bedakan Negara dan Pemerintah, PAJ Akan Berikan Masukan Ke DPR

Menyikapi pentingnya reformasi birokrasi, PAJ dalam pertemuan berkala yang menyoal berbagai masalah Sosial Politik di Indonesia, telah menggelar pertemuan dan sarasehan bersama tamu khusus dari Berlin saudara Pipit R Kartawidjaja.

Rincian diskusi, diliput dan dimuat Observer Indonesia menyimpulkan perlunya PAJ untuk menyampaikan masukan langsung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Senayan. Berikut ini liputan yang dimuat di Observer Indonesia.

Pipit-R-Kartawidjaja

Quote:

JAKARTA, OBSI – Reformasi birokrasi adalah hal yang mutlak harus dilakukan Indonesia. Penting adanya administrasi negara independen, hanya tunduk kepada negara, bukan pemerintah.

Hal ini diungkapkan Pipit R Kartawidjaja kepada OBSI, usai menjadi narasumber diskusi bertajuk “Sistem Presidensial di Indonesia”, yang diselenggarakan Perhimpunan Alumni Jerman (PAJ), Selasa (28/7/2015).

Pipit merupakan mantan aktivis Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Jerman dan Presiden Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) Eropa, serta Watch Indonesia. Dia juga penulis buku “Negara Bukan Pemerintah”.

Soal “negara bukan pemerintah”, Pipit mengambil contoh ketentuan yang tertuang dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945, yang menyebutkan fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

“Tapi dalam turunannya, anggaran untuk memelihara fakir miskin itu dari pemerintah, bukan negara. Seharusnya oleh Negara, ya di APBN itu,” kata Pipit.

Pipit melanjutkan, seperti halnya Sekretaris Jenderal DPR yang disebut sebagai aparat pemerintah (eksekutif), sementara kesehariannya bekerja untuk legislatif (DPR). “Lah, loyalitasnya jadi kepada siapa?”.

Karena itu, Pipit menegaskan, birokrasi negara bukanlah birokrasi pemerintah, karena pemerintah bukan negara. Dengan demikian, sambungnya, birokrasi negara menjadi abdi negara dan publik dan sepenuhnya tunduk pada konstitusi dan UU serta turunannya.

“Bukan kepada representasi pemerintahan, seperti presiden, para menteri, pemimpin daerah, legislatif dan semua pimpinan dan elit yang terpilih lewat pemilu,” tegasnya.

Bila tidak, birokrasi akan menjadi alat politik pemerintah yang sedang berkuasa. Ketika pemerintahan berganti, birokrasi pun akan terombang-ambing.

Pipit lalu menuturkan tentang kekhawatiran PNS yang selalu was-was setiap lima tahun, alias setiap penyelenggaraan pemilu atau pilkada. Mereka kata Pipit takut digeser oleh pemimpin terpilih.

“Padahal, kalau aparat negara, ngga bisa asal main geser atau pecat. Di Jerman, aparat negara itu profesional. Di sini, karena aparat pemerintah, ya tunduk kepada pemerintah, bukan negara,” terangnya.

Lembaga-lembaga negara termasuk pengadilan, kejaksaan, kepolisian, kementerian, militer dan berbagai badan penting seperti BPK dan lainnya, seharusnya tunduk pada prinsip dan aturan negara, bukan mendahulukan keinginan pemerintah.

Memang sejak berlakunya sistem presidensial pada tahun 1959, terjadi perangkapan jabatan bagi presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sebelum itu, pada masa sistem parlementer 1945-1959, perbedaan antara negara dan pemerintah relatif jelas.

PNS adalah pegawai negara yang netral terhadap pemerintah, dari aliran politik yang ada dengan tugas utama melayani publik berpatokan pada konstitusi dan UU yang berlaku. Namun, sejatinya persoalannya tidak terletak pada sistem yang dianut, melainkan cara untuk memaksakan pemerintah dengan sistem apapun agar tunduk pada prinsip-prinsip negara.

Banyak contoh yang dibeberkan Pipit berdasarkan pengalamannya di Jerman, menyangkut pemisahan negara dengan pemerintah. Ia sangat yakin, bahwa hal tersebut dapat memecahkan berbagai persoalan menyangkut HAM, KKN, pemerintahan yang bersih termasuk mendudukkan publik atau rakyat sebagai raja, sekaligus menempatkan PNS sebagai abdi Negara dan publik.

Dalam diskusi yang berlangsung akrab dan penuh kekeluargaan, terlontar sejumlah pertanyaan dan pendapat, yang bermuara pada keprihatinan PAJ atas kondisi Negara.

Terungkap pula sejumlah kekhawatiran Indonesia akan mengalami krisis, seperti yang pernah dialami pada 1997, puncaknya pada 1998.

Mengenai krisis ekonomi yang menerpa Indonesia di era itu, Pipit mengutarakan, sebenarnya pada 1990 Indonesia sudah diingatkan menyusul berdirinya sejumlah bank yang menurut Pipit ‘abal-abal’.

Mengapa Pipit menyebutkan istilah tersebut? Sebab, bank-bank yang berdiri atau didirikan saat itu tidak melaksanakan fungsi perbankan, melainkan hanya institusi pengumpul uang.

Dari sejumlah pendapat atas kekhawatiran yang ada, peserta diskusi pun sepakat ingin berkontribusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka meyakini, Indonesia memerlukan sistem dalam bernegara. Siapapun pemerintahnya harus menjalankan sistem tersebut.

“Kita harus kasih masukan ke DPR sebagai legislator, audiensi, apakah memang kita harus kembali ke UUD 1945 yang lama?” kata seorang peserta diskusi yang disambut teriakan setuju oleh peserta diskusi yang lain.

Semangat itu langsung dinyatakan sebagai kesepakatan yang ditandai ketukan meja tiga kali oleh Sekjen PAJ Aldrin Situmeang. Pipit pun mengaku siap bersama-sama PAJ menggodok formula yang bakal disampaikan ke DPR. (Holong).

Unquote

Unduh versi PDF (200kB)

Iklan